SUARA JABAR SATU.COM | DEPOK – Wali Kota Depok Idris Abdul Somad meresmikan gedung baru RSUD Sawangan, Kota Depok didampingi Direktur Utama RSUD Asloe’ah serta dihadiri oleh unsur Forkopimda Depok.
Wali Kota Idris berharap dengan gedung baru yang ada RSUD tersebut dapat menjawab ekspektasi masyarakat akan akses kesehatan seluas-seluasnya bagi masyarakat Depok.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan fasilitas modern kepada warga melalui RSUD ini,” ungkap Wali Kota Depok Idris Abdul Somad dalam sambutannya, di RSUD Sawangan Depok, Minggu (22/7/2018).
Adapun gedung yang diresmikan terdiri dari gedung B&D yang difungsikan untuk pelayanan farmasi, laboratorium, instalasi pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK), instalasi kamar operasi, icu, nicu, picu serta ruang perawatan.
Sedangkan gedung E difungsikan untuk gizi dan loundry. Gedung F difungsikan sebagai instalasi forensik dan kamar jenazah serta gedung G untuk genset.
Dirut RSUD drg. Asloe’ah menyebutkan gedung baru RSUD memiliki 122 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut. Vip 6 tempat tidur, kelas I 16 tempat tidur, kelas II 30 tempat tidur, dan kelas III 70 tempat tidur.
“Jumlah kamar yang saat ini dioperasionalkan disesuaikan dengan kebutuhan SDM maupun sarprasnya,” ujar Asloe’ah, dalam sambutannya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok D Lahmudin mengapresasi peresmian gedung B&D RSUD Sawangan Depok. Karena menurutnya, masyarakat sudah menunggu terlalu lama terbangunnya rumah sakit yang layak bagi masyarakat.
Karena ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat, satu diantaranya rumah sakit.
“Kali ini keinginan masyarakat saya kira sudah terobati. Mudah-mudahan setelah diresmikan, fasilitas-fasilitas yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga RSUD tidak perlu lagi merujuk ke rumah sakit diluar Depok,” kata Lahmudin.
Terkait dengan pelayanan di RSUD, pihaknya masih menemukan keluhan-keluhan yang diterima dari masyarakat dan LSM. Biasanya, dalam evaluasi rutin per enam bulan DPRD akan menyampaikan keluhan masyarakat itu kepada Dirut RSUD untuk ditindak lanjuti dan diperbaiki.
“Dari laporan yang disampaikan Dirut RSUD menjadi bahan kajian disamping melakukan monitoring. Karena RSUD kan sudah dalam bentuk BLUD, artinya managemen RSUD memiliki hak otonomi dalam mengelola RSUD,” katanya.
Turut hadir diantaranya, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, Perwakilan dari Komisi-Komisi, Kajari Depok Sufari, Dandim 0508 Depok Letkol Inf. Iskandar Manto, Kanim Depok Dadan, serta jajaran Kepala OPD Depok. /hdr.-
Comment